Contoh SK TP PKK Desa Terbaru Sesuai Permendagri

Konsideran SK TP.PKK Desa Terbaru

Admin pernah melihat SK TP PKK dari beberapa desa, ternyata dalam pembuatan SK TP PKK tersebut masih banyak dalam Konsideran yang memakai dasar/landasan hukum yang sudah lama (bukan dasar hukum yang baru), bahkan ada yang memakai dasar hukum yang sudah tidak berlaku lagi

Konsideran adalah merupakan dasar/landasan hukum dalam penerbitan/pembuatan berbagai surat, peraturan, keputusan atau yang bersifat produk hukum dari pemerintah desa

Banyak sekali contoh-contoh SK TP PKK Desa , sobat bisa browsing di berbagai blog dan website atau mungkin dari sumber lain itu boleh-boleh saja, tetapi sobat harus mengetahui kapan contoh SK tersebut di buat/diposting

Sobat sah-sah saja jika melakukan revisi/perubahan atas contoh SK tersebut agar sesuai dengan keadaan kapan sobat membuat SK TP PKK

Dan boleh admin katakan penyesuaian konsideran itu wajib hukumnya, agar SK TP PKK yang kita buat mempunyai kekuatan hukum yang tepat/sesuai ( tidak cacat hukum )

Dan perlu diingat dalam pembuatan SK TP PKK perlu mencantumkan tugas dan fungsi dari TP PKK itu sendiri

Masa berlakunya SK TP PKK sesuai Permendagri adalah selama 6 tahun (terhitung sejak tanggal ditetapkan), SK TP PKK dibuat dan ditetapkan selang beberapa hari setelah pelantikan Kepala Desa terpilih

Begitu pula dalam pembuatan lampiran SK TP PKK, Susunan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, masih banyak yang menggunakan susunan jabatan yang belum sesuai dengan Permendagri 

Berikut admin akan memberikan Contoh SK TP.PKK Desa Terbaru

KABUPATEN SIMULASI
KEPUTUSAN KEPALA DESA ILUSTRASI
NOMOR : …….. /KPTS/……… /20….
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS 
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( TP.PKK )
DESA ILUSTRASI KECAMATAN …………

KEPALA DESA ILUSTRASI,

Menimbang :

1. bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pendataan potensi dan menyerap aspirasi keluarga dan masyarakat, penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK
2. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana maksud huruf a di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Desa Ilustrasi Kecamatan …………

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomer 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580).
5. dst

MEMUTUSKAN :

Kesatu :

Kedua :

Ketiga :

Fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)

1. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK
2. Merencanakan, melaksanakan, memantau program pokok PKK, rnengevaluasi pelaksanaan 10 (sepulua) program pokok PKK sesuai dcngan kebutuhan masyarakat;
3. Memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK Dusun, TP PKK RT secara berjenjang sampai dengan kelornpok dasa wisma;

Keempat : dst

Untuk lebih lengkapnya sobat bisa mendownload dan mengeditnya sesuai dengan keadaan didaerah sobat

Sumber/referensi : 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomer 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan  Keluarga